79 Dapur Program MBG Bermasalah, Pemerintah Wajibkan Sertifikat Higiene dan Halal
Jakarta – Program Makan Bergizi (MBG) terus menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, serta menggerakkan roda perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Tidak hanya sekadar program bantuan, MBG menjadi gerakan besar yang menghadirkan manfaat luas di berbagai sektor, khususnya dalam memastikan gizi terbaik sampai ke tangan setiap anak Indonesia.
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mencatat, dari total 9.406 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, terdapat 79 dapur bermasalah yang telah dikenai sanksi mulai dari teguran hingga penutupan sementara tanpa batas waktu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap standar keamanan pangan dalam program MBG. Pihaknya memberi tenggat waktu satu bulan bagi seluruh SPPG untuk melengkapi tiga sertifikat utama, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai.
“Apabila dalam waktu satu bulan itu mereka tidak memenuhi tiga hal ini, maka kami akan menutup,” tegas Nanik saat memberikan keterangan pers di kantor BGN, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Sebagai langkah pengawasan lebih lanjut, BGN juga telah membentuk tim investigasi untuk memastikan evaluasi berjalan menyeluruh. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program MBG ke depan semakin aman, bermutu, dan terpercaya bagi anak-anak Indonesia. (Ist)
