Tak Sekadar Penilaian, Pemkab Tabanan Pastikan Program Ramah Anak Berdampak Nyata

Foto : Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Instrumen Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tabanan, Kamis (5/3).

TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Instrumen Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tabanan, Kamis (5/3).

Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai program pemenuhan hak anak benar-benar berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan evaluasi mandiri, pemerintah daerah berupaya menilai sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan serta layanan publik yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Secara nasional, proses pengisian evaluasi mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak telah dimulai sejak Februari 2026. Kabupaten Tabanan sendiri mulai melakukan pengisian instrumen pada Maret 2026 dengan target penyelesaian input data pada akhir bulan tersebut, sebelum evaluasi nasional ditutup pada April 2026.

Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak anak melalui sistem pembangunan daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak.

Pada penilaian tahun 2025, Kabupaten Tabanan berhasil meraih predikat Pratama. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian menuju jenjang yang lebih tinggi melalui penguatan program, perbaikan indikator, serta sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pelaksanaannya, pengisian instrumen evaluasi KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Setiap OPD memiliki peran dalam menyampaikan data, program, serta bukti dukung yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Secara keseluruhan terdapat 24 indikator penilaian yang menjadi dasar evaluasi KLA. Indikator tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari penguatan kelembagaan, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus bagi anak.

Melalui evaluasi mandiri ini, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga memastikan bahwa berbagai program yang dijalankan benar-benar berdampak pada terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Beberapa indikator bahkan melibatkan kolaborasi lintas sektor, seperti penyediaan informasi layak anak melalui dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika serta penguatan literasi publik melalui layanan perpustakaan daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan, I Gst. Ngurah Agung Suryana, menegaskan bahwa penguatan Kabupaten Layak Anak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

“Program Kabupaten Layak Anak bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi bagaimana kebijakan ini benar-benar menghadirkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Ketika hak anak terpenuhi, akses pendidikan terbuka, layanan kesehatan mudah dijangkau, serta ruang bermain dan belajar tersedia, maka masyarakat juga merasakan manfaatnya karena generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan Kabupaten Layak Anak membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Perlindungan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Dukungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial sangat penting agar anak-anak di Tabanan dapat tumbuh dalam suasana yang aman dan penuh perhatian,” tambahnya.