Badan Kesbangpol Provinsi Bali Gelar Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik

Denpasar – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Provinsi Bali menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik dengan tema “Penyelarasan Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Umum dalam Bali Era Baru”. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa, Badan Kesbangpol Provinsi Bali pada Kamis (20/2) ini dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Ida Ayu Made Tantri Andini. Acara ini turut mengundang berbagai instansi penting di Provinsi Bali, termasuk Inspektur Daerah Provinsi Bali, Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Kepala BPKAD Provinsi Bali, serta berbagai kepala dinas dan instansi terkait.

Hadir pula perwakilan dari Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, Binda Bali, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, serta Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Bali. Selain itu, ketua dari berbagai forum dan organisasi masyarakat seperti FKUB Provinsi Bali, Tim P4GN Provinsi Bali, FKPT Provinsi Bali, Tim POA Provinsi Bali, FKDM Provinsi Bali, FPK Provinsi Bali, dan Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Bali turut hadir dalam kegiatan ini.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan secara hybrid, dengan beberapa peserta hadir secara daring, termasuk Kejati Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Lanud I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Lanal Denpasar, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Bali, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, BNN Provinsi Bali, Ketua STISPOL Wirabakti Denpasar, serta ketua organisasi masyarakat di Provinsi Bali.

Dalam paparannya, Sekretaris Badan Kesbangpol Bali menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyelarasan program kerja ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya forum ini, diharapkan perencanaan kerja pemerintah daerah dapat lebih terarah dan selaras dengan visi pembangunan Bali Era Baru, serta mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan umum di masa mendatang. (rls/red)