Optimalkan Transparansi Keuangan, Tabanan Perkuat Sinergi Antar Perangkat Daerah

Tabanan – Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada Senin, (10/3). Rapat ini bertujuan mengevaluasi hasil pengukuran IPKD tahun sebelumnya serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan skor IPKD Kabupaten Tabanan.

Dalam pertemuan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali memaparkan hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan beberapa aspek perlu diperbaiki, termasuk kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran, serta transparansi informasi publik. Tim provinsi menekankan pentingnya konsistensi nomenklatur program antara dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD guna menghindari ketidaksesuaian data dalam proses verifikasi.

Sebagai tindak lanjut, tim Kabupaten dan tim Provinsi sepakat mengadakan bimbingan teknis lebih intensif dalam pengelolaan data IPKD. Upaya ini mencakup peningkatan sinergi antar perangkat daerah serta penyusunan mekanisme self-assessment sebelum data diunggah ke aplikasi IPKD untuk meminimalisir kesalahan.

Diskominfo Tabanan juga menegaskan peran strategisnya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan mengoptimalkan publikasi dokumen keuangan di portal resmi daerah dan SIPD. Langkah ini memastikan masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka dan akuntabel.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Tabanan dalam memperbaiki serta memperkuat tata kelola keuangan daerah. Langkah ini sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2020. Dengan kolaborasi yang solid antara tim provinsi dan kabupaten, diharapkan skor IPKD Kabupaten Tabanan dapat meningkat secara signifikan pada tahun pengukuran berikutnya. (rls/red)