Diskominfo Tabanan Ikuti Rakor Nasional Perkuat Peran PPID untuk Keterbukaan Informasi Publik

Badung – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini berlangsung di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/8).

Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Informasi Pusat, serta Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Peserta berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Dalam forum ini, dibahas strategi peningkatan kapasitas PPID untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan inklusif, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Agenda berlangsung dengan paparan empat narasumber utama yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif.

Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya pembinaan, pendampingan, serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang andal bagi PPID di daerah. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti perlunya transformasi paradigma PPID dari pasif menjadi proaktif melalui pemanfaatan multi-kanal komunikasi. Komisi Informasi Pusat mengingatkan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara proaktif dengan sistem dokumentasi yang tertata rapi. Dinas Kominfo Jawa Barat memaparkan praktik terbaik yang mengantarkan provinsi tersebut meraih predikat “Informatif” selama tiga tahun berturut-turut.

Kabid Pengelolaan Informasi dan Statistik serta Kehumasan Publik (PISKP) Diskominfo Tabanan, I Nyoman Arta Sukma Witra, S.Pt., yang hadir dalam rakor, mengapresiasi kegiatan ini. “Materi yang dibagikan memberikan wawasan strategis bagi kami untuk memperkuat peran PPID, tidak hanya dalam memberikan informasi secara cepat dan akurat, tetapi juga memastikan keterjangkauannya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan,” ujarnya. (rls/red)