Mimih! Jembrana Hadapi Pemangkasan Dana Transfer 2026, Layanan Publik Terancam Terdampak
Jembrana – Masyarakat Jembrana harus bersiap menghadapi tantangan baru di tahun 2026. Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat membuat kemampuan fiskal daerah menurun drastis, sehingga berpotensi memengaruhi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Pendapatan transfer dari pusat selama ini menjadi tumpuan utama keuangan daerah. Pada 2025, transfer pusat menyumbang hingga 68 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,17 triliun. Namun untuk tahun anggaran 2026, dana tersebut dipastikan berkurang Rp99,43 miliar atau turun 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini merupakan penurunan paling tajam dalam sejarah Dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Jembrana. Bahkan, penurunan ini tidak sesuai dengan proyeksi KUA/PPAS 2026 yang semula memperkirakan peningkatan 2 persen,” ujar Sekda Jembrana, I Made Budiasa, saat memberikan keterangan pers, Kamis (25/9).
Budiasa merinci, sejumlah dana penting yang sebelumnya menopang langsung pelayanan publik dihapus alokasinya. Antara lain, DAU Pendidikan Rp31,67 miliar, DAU Kesehatan Rp11,59 miliar, DAU untuk gaji dan tunjangan PPPK Rp14,17 miliar, serta Insentif Fiskal Rp14,65 miliar. Semua anggaran tersebut pada tahun 2026 menjadi nol. Selain itu, DAU block grant juga ikut terpangkas Rp13,18 miliar.
Menurutnya, kondisi ini akan berdampak serius. Layanan pendidikan dan kesehatan bisa terhambat, pembangunan infrastruktur berpotensi melambat, dan ruang fiskal daerah semakin sempit untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
“Menyikapi situasi ini, TAPD Kabupaten Jembrana akan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan APBD 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Kami juga menunggu arahan strategis dari Bapak Bupati, sekaligus berharap ada langkah jitu menghadapi tantangan ini,” jelas Budiasa.
Meski menghadapi tekanan berat, ia menegaskan Pemkab Jembrana tetap berkomitmen menjaga pelayanan publik dan mencari solusi terbaik melalui koordinasi resmi, kolaborasi lintas pihak, serta langkah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk tetap bersama-sama menjaga kondusifitas, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Jembrana,” pungkasnya. (imm)
