Di Bawah Kepemimpinan Sanjaya, Tabanan Unggul dalam Penyelesaian Temuan BPK
Tabanan – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel kembali membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Tabanan mencatatkan persentase tertinggi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bali, yakni mencapai 99,54 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari BPK Perwakilan Provinsi Bali atas LHP Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kegiatan berlangsung di Four Star by Trans Hotel, Denpasar, Selasa (30/12).
LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Tabanan bersama Ketua DPRD Kabupaten Tabanan. Penyerahan ini merupakan bagian dari mekanisme rutin BPK dalam memastikan akuntabilitas serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, termasuk Sekda dan Kepala Inspektorat.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa BPK setiap tahun menjalankan mandat undang-undang dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. “Pemeriksaan dilaksanakan mulai Februari hingga penyerahan hasil pada Mei. Secara umum, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bahkan rata-rata sudah lebih dari 10 kali. Harapannya, WTP yang diraih benar-benar berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa BPK memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara. “BPK adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk mengaudit keuangan negara. Karena itu, kepala daerah wajib bertanggung jawab, tertib, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi karena bersumber dari masyarakat. “Dana publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Atas kinerja yang baik tersebut, pemerintah pusat juga memberikan Dana Insentif Daerah sebagai bentuk apresiasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Bupati Tabanan yang dinilai dekat dengan masyarakat. “Perhatian Bupati Tabanan kepada masyarakat luar biasa. Berdasarkan pengamatan saya dari tahun ke tahun melalui penilaian BPK, Tabanan menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan,” ungkapnya.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran. “Astungkara, capaian ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara OPD, Inspektorat, dan seluruh jajaran. Pengawasan menjadi kunci utama agar pengelolaan keuangan berjalan baik dan minim temuan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan opini WTP yang berkualitas. “Ini WTP yang sesuai dengan harapan BPK RI, yakni akuntabilitas dan transparansi. Tabanan berada pada jalur yang benar,” katanya.
Terkait apresiasi atas kedekatannya dengan masyarakat, Sanjaya menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan secara alami melalui berbagai program dan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat. “Melalui program Bungan Desa, kunjungan ke desa-desa, serta dukungan pada kegiatan olahraga dan budaya, masyarakat merasa diperhatikan. Kehadiran pemimpin menumbuhkan semangat bersama untuk mewujudkan Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani,” pungkasnya. (rls/adu)
