Transfer Pusat Turun Rp115 Miliar, Bupati Kembang Hartawan Terapkan “Empati Fiskal” untuk Jaga Layanan Publik
Foto : Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan saat Meninjau Proyek Fisik
JEMBRANA – Penurunan dana transfer pusat sebesar Rp115 miliar pada 2026 menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Namun di tengah koreksi anggaran tersebut, pelayanan dasar masyarakat dipastikan tetap berjalan melalui strategi “Empati Fiskal” dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data APBD Jembrana tahun 2026, total dana transfer pusat yang diterima sebesar Rp711 miliar atau turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah, seiring tren pengetatan transfer yang terjadi secara nasional.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menerapkan kebijakan “Empati Fiskal” yang menitikberatkan pada penajaman prioritas dan efisiensi belanja birokrasi.
“Kita harus jujur bahwa APBD kita sedang terkoreksi akibat pengetatan transfer pusat. Ini momentum melaksanakan Empati Fiskal. Artinya, birokrasi harus punya empati. Jika anggaran terbatas, maka belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional kantor yang dikurangi, bukan anggaran perbaikan jalan, layanan kesehatan, dan program pro rakyat lainnya,” tegasnya, Senin (23/2).
Menurutnya, strategi ini menjadi kunci agar program prioritas seperti perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan layanan kesehatan tetap dapat dinikmati masyarakat meski ruang fiskal terbatas. Tekanan anggaran justru dijadikan momentum untuk mentransformasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih mandiri dan adaptif.
Di sisi lain, Pemkab Jembrana juga mengakselerasi penggalian PAD sebagai solusi konkret menutup celah defisit. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berbasis digitalisasi serta penutupan potensi kebocoran pendapatan menunjukkan hasil positif. Pada 2026, PAD Jembrana tercatat tumbuh signifikan sebesar 32,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Ibarat mengelola keuangan keluarga, ketika kiriman dari pusat berkurang, kita harus lebih kreatif mencari penghasilan mandiri. Kenaikan PAD ini adalah uang hasil keringat daerah yang kita optimalkan untuk menjaga pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” imbuh Kembang Hartawan.
Selain optimalisasi PAD, Pemkab juga melakukan lobi strategis ke Pemerintah Provinsi dan kementerian terkait guna mengamankan dukungan pendanaan alternatif, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Langkah diplomasi fiskal ini diarahkan untuk menopang pembiayaan infrastruktur dan program strategis daerah.
Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi, menambahkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diinstruksikan melakukan refocusing anggaran secara ketat.
“Bapak Bupati memberikan instruksi tegas: efisiensi bukan berarti memotong bantuan rakyat, tetapi memangkas biaya birokrasi yang tidak produktif. Meskipun total APBD terkoreksi karena faktor eksternal, kualitas belanja untuk kepentingan publik tetap kita jaga melalui kecermatan alokasi,” jelasnya.
Dengan kombinasi disiplin anggaran, empati fiskal, serta inovasi dalam peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat pembangunan maupun pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (imm)
