Aliansi R4 Desak Keadilan dalam Seleksi PPPK, DPRD Buleleng Janji Tindak Lanjut Serius

Buleleng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menerima audiensi dari Aliansi R4 Buleleng yang terdiri dari pegawai kontrak daerah, Selasa (1/7), bertempat di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng. Audiensi ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, ST, bersama sejumlah anggota dewan serta 25 perwakilan pegawai kontrak yang dikategorikan sebagai R4 atau pegawai yang tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan pegawai kontrak menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait hasil seleksi PPPK yang dinilai belum mencerminkan keadilan, terutama bagi mereka yang telah mengabdi belasan tahun. Mereka menyayangkan proses seleksi yang tidak mempertimbangkan masa kerja dan kondisi riil di lapangan, serta menyoroti wacana pengurangan persentase gaji dari Dana BOS yang akan berdampak langsung pada penghasilan, khususnya bagi tenaga Tata Usaha di lingkungan sekolah.

“Kami telah bekerja belasan tahun, mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tetap dinyatakan tidak lulus tanpa pertimbangan masa kerja. Formasi yang tersedia pun sudah diisi oleh peserta tahap sebelumnya,” ungkap Ketut Sugiana, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng. Ia juga berharap agar para pegawai R4 tetap bisa dipekerjakan di instansi masing-masing, serta diperjuangkan untuk kembali memiliki peluang dalam seleksi PPPK mendatang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi menyampaikan apresiasi atas keberanian dan keterbukaan para pegawai kontrak dalam menyuarakan kegelisahan mereka. Ia menyatakan komitmen DPRD untuk segera menindaklanjuti persoalan ini melalui koordinasi lintas sektor.

“Permasalahan ini sudah kami terima dari berbagai pihak. DPRD Buleleng akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait, Bupati Buleleng, serta menyampaikan persoalan ini ke Kementerian PAN-RB. Kami ingin ada solusi yang adil dan berpihak kepada pegawai kontrak yang telah mengabdi puluhan tahun,” tegas Wandira Adi. (Rim)

Untuk memperkuat advokasi ke tingkat pusat, DPRD Buleleng juga meminta kepada koordinator Aliansi R4 agar menyerahkan data valid dan terperinci terkait jumlah dan status pegawai yang tergolong dalam kategori R4. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan laporan dan rekomendasi kebijakan yang akan dikawal hingga ke tingkat kementerian.

DPRD Buleleng menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk para tenaga kontrak daerah, demi keadilan dan keberlanjutan layanan publik di Kabupaten Buleleng.