Loading Now
×

Terbaru

Bupati Bangli dan BPKP Bahas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025

Bangli – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menerima entry meeting dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Bali terkait Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025. Acara yang berlangsung pada Kamis (30/01) di Ruang Rapat Kantor Bupati Bangli ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Bangli, Inspektur Kabupaten Bangli, Pimpinan Perangkat Daerah terkait, serta Tim dari BPKP Perwakilan Bali.

Dalam arahannya, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan bahwa evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Bangli sangat penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan program antara Pemkab Bangli dan Pemerintah Pusat. “Sinkronisasi ini menjadi penting karena Pemerintah Pusat telah memiliki visi dan program-program yang harus tuntas dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Begitu juga Pemkab Bangli juga menetapkan program-programnya, maka ini penting dilakukan sinkronisasi untuk menuntaskan apa yang menjadi program nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Bangli menyampaikan rasa syukur atas dilaksanakannya evaluasi sejak tahap awal, sehingga sinkronisasi dan sinergitas dapat terbangun dengan baik dalam pelaksanaan program pembangunan. “Pemerintah Pusat memiliki program strategis yang membutuhkan anggaran besar, seperti program pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Tentu ini memerlukan pola yang mendasar dan sistematis yang harus didukung oleh Pemkab Bangli,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, menyampaikan bahwa sesuai dengan perintah Presiden kepada BPKP Pusat, evaluasi dilakukan terhadap draf RPJMN Tahun 2025. “Maka terhadap hal sama, BPKP Perwakilan Provinsi Bali diberi tugas untuk melaksanakan evaluasi untuk di level Provinsi, Kabupaten/Kota seluruhnya tanpa ada mengambil sampling,” jelasnya.

Heru Tarsila menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program RPJMN dengan RPJMD di daerah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan pariwisata. “Agar dipastikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan melaksanakan koordinasi yang intensif antara BPKP dengan Pemerintah Daerah beserta OPD terkait,” terangnya. (rls/red)

Post Comment

Kabar Bali Terkini