Bupati Jembrana Siapkan Strategi Anggaran, Hutang RSU Negara Jadi Perhatian Serius

Jembrana – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam pidato pertamanya pada Rapat Paripurna IV DPRD Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025, Sabtu (1/3). Ia menegaskan bahwa tantangan lima tahun ke depan tidaklah mudah, terutama dengan adanya pengurangan pendapatan transfer pusat ke daerah.

Bupati Kembang Hartawan mengungkapkan bahwa pendapatan Jembrana mengalami penurunan, termasuk berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp21 miliar lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi yang menyusut hampir Rp8 miliar. Selain itu, potensi penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Provinsi juga semakin memperberat kondisi fiskal daerah. Total potensi penurunan pendapatan diperkirakan mencapai lebih dari Rp25 miliar, serta adanya wacana penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semakin menambah tekanan anggaran.

Di sisi lain, Bupati Kembang Hartawan juga menyoroti beban utang Rumah Sakit Umum Negara yang mencapai Rp29 miliar serta beban operasional sejumlah fasilitas daerah seperti rumah tenun, pabrik coklat, anjungan cerdas Rambut Siwi, anjungan konservasi, dan sirkuit di Pengambengan. Meski menghadapi tantangan besar, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menyerah.

“Kita harus tetap optimis dan mencari solusi. Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi ini,” tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bupati Kembang Hartawan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan insentif fiskal di luar DAU. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir agar fokus pada penciptaan pendapatan, bukan hanya pada pengeluaran.

“Kita harus mampu menggali potensi pendapatan daerah, terutama PAD, tanpa membebani masyarakat kecil. Kita perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD,” imbuhnya.

Selain meningkatkan pendapatan, Bupati Kembang Hartawan juga menekankan efisiensi belanja daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah merasionalisasi struktur perangkat daerah dengan mengurangi empat hingga lima perangkat daerah. Upaya ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp6 miliar, termasuk pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), biaya sewa mobil, listrik, air, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta belanja operasional lainnya.

“Kita sudah hitung, ada potensi penghematan hingga Rp6 miliar. Ini harus kita optimalkan,” tegasnya.

Di akhir pidatonya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa mengelola Jembrana membutuhkan kebersamaan dan kerja sama seluruh pihak. Ia tidak ingin menunda pekerjaan dan bertekad untuk segera merealisasikan program-program unggulan yang telah dijanjikan, bahkan sebelum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran birokrasi untuk selalu mengembangkan kompetensi, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga kinerja yang baik. Perangkat daerah harus bekerja keras agar program-program dapat segera dieksekusi,” pungkasnya. (Imm)