Dampak Efesiensi, Sejumlah Pembangunan Pro Rakyat di Jembrana Batal Dilaksanakan, Begini Komentar Kembang Hartawan

Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah efisiensi anggaran sebesar Rp 28 miliar akibat kebijakan dari pemerintah pusat. Pemangkasan anggaran ini berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya direncanakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG). Akibatnya, beberapa proyek terpaksa dibatalkan atau ditunda.

Pemerintah pusat memangkas anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana sebesar Rp 28 miliar lebih. Pemangkasan ini terdiri dari DAK sebesar Rp 7 miliar dan DAU SG Bidang Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp 21 miliar. Dana DAK yang semula direncanakan untuk perbaikan dan pembangunan irigasi subak tidak dapat direalisasikan. Sementara itu, anggaran DAU SG yang dialokasikan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, serta pembangunan jalan, jembatan, dan proyek pipanisasi air minum juga ikut terdampak.

Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana, I Wayan Sudiarta, memastikan bahwa seluruh proyek irigasi yang sebelumnya direncanakan batal terlaksana. Selain itu, anggaran infrastruktur senilai Rp 21 miliar yang mencakup pembangunan jalan dan penyediaan air minum juga terkena pemangkasan. Kebijakan efisiensi ini mengakibatkan hampir 50 persen anggaran Dinas PUPRPKP Jembrana harus disesuaikan ulang.

Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru di Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna. Keduanya akan dilantik pada 20 Februari 2025 dan harus menghadapi kondisi keuangan yang lebih ketat. Menanggapi kebijakan efisiensi ini, Kembang Hartawan ketika dikonfirmasi pada Minggu (16/2) menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Meskipun menghadapi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, kami tetap akan memperjuangkan program-program prioritas sesuai visi dan misi awal demi kepentingan masyarakat Jembrana,” ujar Kembang Hartawan.

Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bang- Ipat berkomitmen untuk tetap menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mencari solusi agar proyek-proyek prioritas tetap dapat terealisasi. (Ims)