Dorong Pengembangan Subway Bali, Pj. Gubernur Gandeng Pemerintah Pusat Atasi Kemacetan

Denpasar – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan kemacetan di Bali. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang berlangsung di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada Kamis (23/1). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur di Bali. Ia menekankan pentingnya penanganan kemacetan untuk mendukung sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. “Saat ini, layanan penerbangan di Bandara Ngurah Rai didominasi oleh penerbangan internasional, yaitu 60 persen internasional dan 40 persen domestik,” ujarnya.

Pj. Gubernur juga mengapresiasi upaya penataan transportasi di sekitar bandara yang telah mengurangi kemacetan tahun ini. Namun, ia menyoroti dampak pemberhentian operasi Trans Metro Dewata pada awal 2025 yang menyebabkan terputusnya akses transportasi ke bandara. Ia menyatakan pemerintah daerah tengah mengupayakan pergeseran anggaran untuk mengambil alih operasional transportasi tersebut. “Kami juga mendukung optimalisasi water taxi sebagai alternatif transportasi,” tambahnya.

Selain itu, Mahendra Jaya memaparkan rencana pembangunan Subway Bali yang saat ini memasuki fase penetapan jalur. Rute yang diusulkan meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Ubud, mencakup berbagai kawasan strategis seperti Kuta, Seminyak, Renon, dan Nusa Dua. Menurutnya, proyek ini merupakan solusi efektif karena pelebaran jalan darat sulit dilakukan akibat padatnya pemukiman. “Kami berharap usulan ini segera disetujui Kementerian Perhubungan agar proyek dapat segera dilanjutkan,” harapnya.

Menko Agus Harimurti Yudhoyono menyambut baik rencana pengembangan Subway Bali dan menegaskan bahwa pemerintah pusat mendukung langkah strategis ini. “Kita ingin Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ujarnya. AHY juga menyoroti keunikan Bali sebagai daya tarik wisata unggulan yang memerlukan perhatian khusus, termasuk melalui optimalisasi layanan kebandarudaraan.

Dalam rapat tersebut, beberapa arahan tindak lanjut diberikan kepada kementerian terkait. Kementerian Pariwisata bersama InJourney Airport akan menyusun paket wisata Bali Plus yang menghubungkan Bali dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta menyusun regulasi pendukung untuk pengoperasian water taxi, sementara Kementerian Perdagangan bertugas menentukan kriteria pemasaran di bandara internasional guna meningkatkan ekspor produk Indonesia.

Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan transportasi dan layanan pendukung pariwisata, memperkuat peran Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia. (rls/red)