Era Digital, Humas Pemerintah Harus Lebih Strategis

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus berperan lebih dari sekadar menyampaikan informasi. Di era disrupsi digital dan banjir informasi, humas pemerintah harus memimpin dalam membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi yang semakin masif.

“Kita tidak bisa hanya bersikap reaktif dan merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta pada Rabu (26/2).

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa humas pemerintah harus menjalin sinergi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi strategi nasional dalam mengelola narasi publik. Ia menganalogikan peran humas dengan tim sepak bola yang memerlukan koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat agar dapat memenangkan pertarungan opini publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah dikalahkan oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, perang narasi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi medan pertempuran utama. Survei Katadata Insight Center (2022) mencatat bahwa 73% pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial, sementara survei IDN Research Institute (2025) menunjukkan bahwa 43% Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.

“Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” lanjut Meutya.

Lebih lanjut, Menkomdigi menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Jika ada pihak yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus melawannya bersama-sama,” tegasnya.

Di tengah era konvergensi media, Menkomdigi mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menekankan bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Ia menegaskan bahwa humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus memimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Kita harus mengarahkan percakapan,” tambahnya.

Menkomdigi Meutya Hafid juga mengapresiasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang terus membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menegaskan pentingnya sinergi agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut mengingatkan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ujarnya.

Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan ruang komunikasi publik yang positif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid. (rls/red)