Exit Meeting Bersama BPK, Pemkab Jembrana Siap Pertahankan Predikat WTP

Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali pada Kamis, (8/5). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana dan dihadiri oleh Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), Sekda I Made Budiasa, Tim Pemeriksa BPK Bali, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.

Exit meeting ini menandai selesainya proses pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh tim BPK Perwakilan Bali.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ipat menyampaikan apresiasi kepada tim BPK atas kinerja dan arahan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Menurut Patriana Krisna, pemeriksaan tersebut membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menemukan kekurangan dalam aspek administrasi yang perlu segera disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada tim BPK yang selalu memberikan petunjuk dan arahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Harapan kami, ke depan tidak ada lagi catatan yang sama muncul dalam laporan keuangan,” ujar Wakil Bupati Jembrana.

Lebih lanjut, I Gede Ngurah Patriana Krisna meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jembrana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Wakil Bupati menegaskan bahwa langkah cepat dari OPD dapat membawa Jembrana kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.

“Saya harap OPD menunjukkan upaya nyata dalam menyelesaikan temuan pemeriksaan, agar kita tetap bisa mempertahankan opini WTP tahun ini,” tegas Patriana Krisna.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Bali, Ikhsan Aprian, juga mendorong Pemkab Jembrana untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelum BPK menetapkan hasil akhir atas LKPD 2024 pada akhir Mei.

“Kami berharap, sebelum rencana aksi (action plan) dimulai, sudah banyak poin yang diselesaikan. Rencananya, action plan akan digelar pada minggu keempat Mei dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadwalkan serentak pada 26 Mei mendatang,” jelas Ikhsan.

Ikhsan Aprian juga berharap Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat kembali memperoleh opini WTP atas LKPD 2024. “Mudah-mudahan tahun ini Kabupaten Jembrana masih bisa mempertahankan predikat WTP,” tutupnya. (imm)