Gubernur Koster Buka MUSDA PHRI Bali 2025, Tegaskan Kolaborasi dan Penguatan Pariwisata Berbasis Budaya
Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali yang dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “MUSDA PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi”. Kegiatan berlangsung di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa sektor pariwisata memegang peranan strategis bagi perekonomian Bali. Ia memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,48%, bahkan meningkat menjadi 5,88% pada Triwulan III. Tingkat kemiskinan turun menjadi 3,7%, sementara angka pengangguran berada pada level sangat rendah yakni 1,7%.
Selain itu, Bali tercatat menyumbang 54,5% dari total pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan wisatawan mencapai 6,3 juta orang. “Data ini menunjukkan bahwa pariwisata tetap menjadi sektor penopang utama yang harus kita jaga dan kelola dengan serius,” ujar Gubernur.
Meski demikian, Koster mengingatkan bahwa pengelolaan pariwisata Bali tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai masih banyak pelaku usaha pariwisata yang bekerja secara parsial, tanpa koordinasi yang kuat, padahal tantangan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta cepat.
“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi,” tegasnya.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya, yang selama ini menjadi pembeda dan kekuatan utama Bali di mata dunia. “Pariwisata budaya adalah roh Bali. Kita harus merawatnya dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur kembali menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, khususnya larangan penggunaan lahan produktif, termasuk sawah, untuk pembangunan hotel baru. Kebijakan ini bertujuan melindungi ruang hidup masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta mempertahankan identitas lanskap Bali.
Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan juga menjadi fokus utama Gubernur. Ia meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha pariwisata untuk berperan aktif dalam pengolahan sampah, mendukung penataan transportasi, dan ikut serta mengurangi kemacetan di kawasan wisata.
Melalui MUSDA PHRI Bali 2025, Gubernur berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata, demi mewujudkan pariwisata Bali yang berkelanjutan, tertib, dan berdaya saing. (inwa)
