Gubernur Koster Sambut Baik Digitalisasi Pembayaran QRIS di Trans Metro Dewata

Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik langkah inovatif Bank Indonesia dalam memperluas akseptasi digitalisasi pembayaran non tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di layanan angkutan massal Trans Metro Dewata. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Koster dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang berlangsung di Jayasabha, Denpasar, Rabu (6/8).

Dalam laporannya, Kepala BI Bali menyampaikan bahwa penggunaan QRIS di Trans Metro Dewata akan secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Agustus 2025. Sebagai bentuk insentif awal, Bank Indonesia akan memberikan diskon harga tiket sebesar Rp 1.000 selama dua bulan bagi masyarakat Bali pengguna layanan tersebut, dari harga semula Rp 4.400 menjadi Rp 3.400. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih praktis dan aman.

Gubernur Koster mengapresiasi inisiatif ini sebagai bagian dari transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam mendukung ekosistem transportasi cerdas dan ramah lingkungan di Bali. Ia menilai, adopsi pembayaran non tunai bukan hanya mendukung efisiensi, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan masyarakat Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga memohon dukungan Gubernur terhadap program pembangunan Landmark Cinta Bangga Paham Rupiah yang akan mulai dilaksanakan di kawasan Monumen Bajra Sandhi, Renon, pada bulan September 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kebanggaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Landmark ini akan menjadi sarana edukasi publik yang diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan masyarakat Bali, terutama generasi muda.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungannya dan berharap program ini dapat berjalan lancar serta mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Di akhir pertemuan, Gubernur juga menitipkan pesan khusus kepada Bank Indonesia agar terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi.

“Dulu kita punya pola operasi pasar murah untuk menekan inflasi. Sekarang, pola itu harus kita ubah dengan menyasar langsung masyarakat yang membutuhkan melalui program pemberian beras atau sembako setiap bulan secara by name by address. Ini akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” tegas Koster.

Pesan tersebut disambut positif oleh Kepala BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan Pemprov Bali, baik dalam menjaga stabilitas harga maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif. (rls/red)