Ini Dia Lima Tuntutan Aliansi Bali Tidak Diam Kepada Pemerintah

Denpasar – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi damai di Wantilan DPRD Provinsi Bali pada hari ini, Senin (17/2). Aksi tersebut bertujuan untuk menolak kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan dunia akademik. Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, SH, menerima langsung perwakilan massa aksi. Ia didampingi oleh Wakil III DPRD Provinsi Bali, Komang Nova Sewi Putra, SE, serta Ketua Komisi III dan IV DPRD Provinsi Bali. Selain itu, beberapa anggota DPRD, tim atau kelompok ahli, serta Sekretaris DPRD Provinsi Bali beserta jajarannya turut hadir dalam pertemuan ini.

Perwakilan Aliansi Bali Tidak Diam, Indra Adiyasa, menegaskan lima tuntutan utama dalam aksi ini dan meminta Ketua DPRD untuk menunjukkan komitmen dengan menandatangani pakta integritas. Aliansi ini mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 01 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN 2025. Selain itu, mereka meminta pemerintah mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis dan menempatkan pendidikan serta kesehatan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Tuntutan lainnya mencakup pembayaran tunjangan kinerja dosen yang belum diberikan, menolak campur tangan perguruan tinggi dalam izin tambang, serta mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aksi tersebut, lima tuntutan kemudian diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Bali. DPRD Provinsi Bali berkomitmen untuk membawa tuntutan ini ke Kementerian Dalam Negeri agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aliansi Bali Tidak Diam juga berharap agar pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi yang telah mereka suarakan. (Adu)