Pemkab Jembrana Pacu Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2025, Wabup Ipat: “Bangun Jiwanya, Bangun Badannya!”
Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmen kuatnya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan target ambisius, yakni mewujudkan nol persen kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan pada tahun 2025. Upaya ini menjadi prioritas utama Pemkab Jembrana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, pada Rabu (22/10). Rapat bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Jembrana” ini dibuka oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), yang hadir mewakili Bupati Jembrana.
Dalam sambutan yang dibacakan Wabup Ipat, Bupati Jembrana menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta agar tidak lagi memandang program pengentasan kemiskinan sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai prioritas utama yang harus dijalankan secara inovatif, terarah, dan berbasis data valid. “Mari kita wujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat bukan hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pembangunan jiwa, budaya, dan moral masyarakat, sebagaimana pesan Bung Karno: ‘Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya,’” tegas Wabup Ipat.
Dalam arahannya, Wabup Ipat menyoroti tiga agenda strategis utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jembrana. Pertama, sinkronisasi data dan intervensi berlapis, di mana pemanfaatan data dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS sebagai basis data tunggal nasional menjadi kunci efektivitas program. Ia meminta seluruh OPD segera melakukan tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Intervensi dilakukan secara berlapis, dimulai dari lapis pertama yang berfokus pada pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial, pangan, dan subsidi. Lapis kedua diarahkan untuk peningkatan pendapatan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha (UEP/KUBE), dan program pinjaman tanpa bunga. Sedangkan lapis ketiga diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan kesehatan universal.
Kedua, pemberdayaan desa dan penguatan peran kepemimpinan lokal. Wabup Ipat menegaskan pentingnya peran Perbekel, Lurah, dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah dalam menanggulangi kemiskinan. Desa adat diharapkan berperan aktif dalam validasi data kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis desa. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia dan transformasi ekonomi lokal. Penanggulangan kemiskinan, menurutnya, juga harus diintegrasikan dengan peningkatan kualitas SDM serta penguatan ekonomi lokal. “Program prioritas mencakup pelatihan vokasi bagi pemuda miskin, fasilitasi kredit bersubsidi, Program Bedah Warung untuk UMKM, serta optimalisasi sektor pertanian dan kelautan Jembrana,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Ipat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya pengentasan kemiskinan, baik dari perangkat daerah, desa adat, maupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa sinergi yang kuat antar-pihak menjadi kunci keberhasilan menuju target nol persen kemiskinan ekstrem di Jembrana. “Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang bisa kita implementasikan bersama. Saya minta seluruh perangkat daerah menjalankan program secara sungguh-sungguh, berbasis data valid, dan terus berinovasi sesuai bidangnya,” pungkasnya. (imm)
