Perjuangkan Infrastruktur, Bupati Jembrana Tinjau Jalan Rusak dan Usulkan BKK

Jembrana – Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lain di Bali, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mencari solusi alternatif untuk mendanai perbaikan jalan rusak.

Pemerintah Kabupaten Jembrana mengelola ruas jalan sepanjang 1.003,74 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 789,53 kilometer berada dalam kondisi baik dan sedang, sementara 214,21 kilometer mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Pada Kamis (10/4), Bupati Kembang Hartawan meninjau langsung sejumlah titik jalan rusak bersama Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Kepala Dinas PUPRPKP I Wayan Sudiarta, dan jajaran terkait. Mereka mengecek kondisi ruas jalan di Desa Yeh Sumbul dan Banjar Pangkung Slepa, Desa Medewi.

“Kami menyadari keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi hambatan utama dalam memperbaiki infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujar Kembang Hartawan. “Di tengah situasi anggaran yang ketat, kami tetap berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.”

Untuk mengatasi keterbatasan dana, Bupati Kembang Hartawan mendorong adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari kabupaten yang memiliki pendapatan tinggi dari sektor pariwisata, seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Ia mengusulkan agar sebagian dari pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dialokasikan untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah-daerah lain di Bali.

“Kami akan melakukan pendekatan dan mengusulkan agar kabupaten dengan pendapatan tinggi dapat berbagi lewat skema BKK. Ini demi pemerataan pembangunan di seluruh Bali,” tegasnya. (imm)