Sing Main-Main! PAD Jembrana Naik 32,5 Persen, Bupati Kembang Tutup Rapat Celah Kebocoran
Foto : Bupati dan Wabup Jembrana bersama OPD Terkait saat Rapat Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana
JEMBRANA – Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. PAD tercatat meningkat 32,5 persen, menjadi modal penting untuk memperkuat pembiayaan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp184,5 miliar meningkat menjadi Rp244.572.715.955,30 pada tahun 2025. Kenaikan sebesar Rp59,9 miliar tersebut membuat capaian PAD menembus 105,96 persen dari target atau surplus Rp13,7 miliar.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan bahwa lonjakan PAD bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pembenahan sistem dan penguatan integritas aparatur.
“Kenaikan ini adalah hasil dari bersih-bersih sistem. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, jangan main-main dengan pajak rakyat. Tidak boleh ada ruang untuk pungutan liar atau kebocoran sistem. Kita fokus pada digitalisasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang bersih, PAD meningkat tajam, serta belanja daerah dilakukan secermat mungkin agar efektif dan efisien,” tegasnya, Minggu (22/2).
Menurutnya, penutupan celah kebocoran pendapatan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi daerah. Optimalisasi dilakukan melalui penguatan pengawasan, efisiensi belanja, serta pemanfaatan sistem digital untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi, menjelaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari konsolidasi intensif yang dipimpin langsung oleh Bupati bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna. Keduanya memimpin Tim Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan seluruh OPD pengampu PAD dan pemangku kepentingan terkait.
“Pimpinan secara rutin mengevaluasi langsung capaian realisasi di lapangan. Dengan keterlibatan aktif pimpinan, permasalahan yang dihadapi dapat segera terurai dan mendapatkan solusi,” ujarnya.
Gusdiendi menambahkan, terdapat tiga arahan utama yang menjadi fokus peningkatan PAD. Pertama, penguatan integritas dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Kedua, akselerasi digitalisasi melalui perluasan sistem pembayaran elektronik (e-retribusi) guna meningkatkan transparansi. Ketiga, pemutakhiran dan validasi data potensi riil agar proses penagihan lebih akurat dan tepat sasaran.
Peningkatan PAD ini diharapkan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus menjadi fondasi percepatan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam sektor infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. (imm/red)
